Kesalnya Fadli Zon, KPK gunakan standar ganda di kasus Sumber Waras

Fadli Zon, KPK, DPR, BPK, Sumber Waras, Berita Bebas, Cerita Bebas, Berita Terbaru, Berita TerUpdate, Dunia Politik Jakarta, Gubernur Ahok, berita kesehatan, ulasan berita, berita online, dunia online, selancar online, KataMutiara, CrewZ, download
Fadli Zon saat memberikan pernyataan – BeritaBebasX

BeritaBebasX – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon kesal bersama pendapat Komisi Pemberantasan Korupsi yg menyebutkan tak ditemukan kerugian negeri & belum ada kenyataan pelanggaran hukum terkait pembelian lahan RS Sumber Waras. Fadli menantang Komisi Pemberantasan Korupsi jalankan uji publik bersama menyandingkan ringkasan itu bersama hasil audit Bapak.

Fadli Zon geram dengan kinerja KPK terkait Sumber Waras. Menurut dirinya, hasil audit Bapak yg menunjukkan ada kerugian negeri segede Rupiah 191 miliar telah mampu membuktikan bahwa ada pelanggaran hukum dalam kasus tersebut.

“Hasil audit Bapak itu mesti dikatakan benar, seandainya umpamanya salah, hasil audit itu mesti dibuktikan di pengadilan. Seandainya aku perhatikan ada yg abaikan audit Bapak ini Komisi Pemberantasan Korupsi seperti bukan Instansi yudisial,” tutur Fadli dalam diskusi bersama topik ‘Mencari Sumber Yg Waras’ di Warung Daun Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (18/6).

Waketum Partai Gerakan Indonesia Rakyat (Gerindra) ini juga mengaku ada kejanggalan yang terjadi dalam kesimpulan KPK. Dia melihat KPK mengesampingkan hasil audit BPK lalu mengutamakan pendapat para ahli. “Sejak kapan kerugian negara bisa dianulir oleh keterangan ahli. Audit BPK harus diterima apa adanya, ini akan mendatangkan persoalan hukum dan ketatanegaraan,” ujarnya lagi.

Padahal, lanjut Fadli, BPK sudah menggunakan dua Perpres dalam mengaudit pengadaan lahan RS Sumber Waras.

SIMAK JUGA Berita Bebas Lainnya
Lulung angkat bicara tentang tingkah Ahok ke jurnalis tgl 16 Juni 2016
Zikir jadi Cahaya bagi Hamba Nya
Pernyataan para tokoh tentang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok

“Ada perpres 71 Tahun 2012 yang jadi dasar. Kemudian ada perpres 40 Tahun 2014. KPK ini pura-pura bodoh atau bodoh beneran? Dalam temuan BPK menggunakan keduanya,” terangnya.

Fadli juga menilai KPK menggunakan standar ganda dalam mengusut setiap kasus. “Misalkan kasus Hambalang kasus, kasus SDA dan Miranda Gultom ini semuanya berdasarkan pada audit BPK,” ujar Fadli.

KPK, menurut dia, terlalu cepat menyimpulkan bahwa kasus pengadaan lahan RS Sumber Waras ini tidak ada tindak pidana korupsi. Seharusnya berbagai cara dilakukan agar fakta bisa terungkap, seperti membandingkan hasil audit BPK dengan ketepatan lokasi di lapangan.

“KPK terlalu terburu-buru menyatakan pendapatnya, jadi menurut aku KPK tak independen. Padahal dengan cara jelas benderang dalam kasus ini telah berjalan korupsi,” tuturnya.

Lebih-lebih, lanjut Fadli, Komisi Pemberantasan Korupsi tak jalankan kunjungan arena lapang bersama mendatangi RS Sumber Waras. “Saya datang ke Sumber Waras, aku enggak tahu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apa datang ke Sumber Waras, aku mau menemani pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi datang ke situ, & anak SD telah mampu baca seandainya itu Sumber Waras bukan ada di Jalan Kyai Tapa. Selayaknya Komisi Pemberantasan Korupsi menonton itu, dikarenakan membeli tanah bukan seperti membeli kacang,” tutur Fadli.

Untuk itu, dia meminta, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan gelar perkara terbuka.

“Menurut saya, gelar perkara saja di publik, siapa yang benar siapa yang salah. Menurut saya, ini perlu supaya ada kejelasan, kalau tidak, bubarkan saja BPK itu,” tukasnya.

Menurut Fadli, KPK mestinya memperhatikan hasil audit tersebut dikarenakan BPK merupakan lembaga yang diamanatkan negara untuk mengaudit keuangan negara. Dengan munculnya kesimpulan berbeda, maka diperlukan transparansi dari kedua belah pihak.

“Harus ada jumpa, seandainya butuh terbuka di penduduk, gelar perkara saja di publik. Ada audit forensik, dana Rupiah 755 miliar itu mengalir ke mana, ke yayasan kah, ke orang kah, terlebih dibayarkan pada tgl 31 Desember,” tandas Fadli.

Sumber : BeritaBebasX | Blog yang di dedikasi untuk update berita bebas

via BeritaBebasX – Blog yang di dedikasi untuk update berita bebas

Advertisements